Hubungan Demonstrasi RUU PIP, Pilkada Depok, serta Pilpres 2019 dan 2024

Sekalipun sudah mengalami perubahan istilah dari Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi (RUU HIP) menjadi Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU HIP) protes massa terhadap rancangan undang-undang usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini tak kunjung reda.

Bahaya komunisme menjadi narasi utama yang dibangun kelompok penentang. Lucunya isu komunis ditembakkan ke PDIP dan Presiden Joko Widodo.

Sejatinya, mobilisasi massa dalam unjukrasa memprotes RUU HIP tidak bisa dipandang terisolasi dari politik masa lalu dan masa depan. RUU HIP atau PIP hanya medan pertarungan semu. Di baliknya bertempur dua haluan politik: politik kebangsaan melawan politik identitas agama.

Di Kota Depok, Partai Gerindra menyatakan tidak akan beraliansi lagi dengan PDIP. Pasangan Idris (PKS) dan Pradi (Gerindra) tidak akan bersama lagi memimpin Kota Depok setelah Desember 2020. Keduanya sama-sama mencalonkan diri menjadi Wali Kota Depok dalam pilkada Desember 2020 nanti.

Apa hubungan aksi Gerindra menceraikan PKS dengan aksi-aksi unjukrasa menolak RUU PIP? Apa hubungannya dengan Pilpres 2019 dan kelak Pilpres 2024?

Saya membahasnya dalam artikel “PilkadaDepok, di Balik Talak Sepihak Gerindra terhadap PKS“ di Kompasiana.com dan “Gerindra Ceraikan PKS di Pilkada Depok, Mutungatau Prakondisi 2024?“ di Coffee4Soul.

Sila membacanya jika berkenan.